Alasan reformasi administrasi

 ALASAN REFORMASI ADMINSTRASI 

 

MAKALAH 

 

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Tugas Matakuliah 

Reformasi Administrasi Publik Pada Semester VII (Tujuh) STIA Nasional Lhokseumawe 

2021 

 

 

  

 

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) 

NASIONAL LHOKSEUMAWE 

2020 – 2021 

 

KATA PENGANTAR 

  

  Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayahnya beserta segala kemudahan, sehinggal penulis dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang ILMU ADMINISTRASI NEGARA ini dengan sebaik dan sebisa mungkin dan bermanfaat bagi semua pembaca. 

 Dalam penyelesaian makalah ini, penulis banyak mendapat dorongan beserta bimbingan dari berbagai pihak terutama dari dosen mata kuliah “Reformasi Administrasi Publik. Karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. 

  Dengan selesainya makalah ini sebagai salah satu tugas “Reformasi Administrasi 

Publik” Ini, penulis menyadari bahawa makalah ini penuh dengan kekurangan, oleh sangat itu mengharapkan kritik dan sarang yang membangun dari para pembaca guna perbaikan dalam makalah yang lebih baik kedepanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI  

COVER. ..................................................................................................................................... 

KATA PENGANTAR ...............................................................................................................  

DAFTAR ISI ..............................................................................................................................  

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................................... 

A. Latar Belakang................................................................................................................  

B. Rumusan Masalah............................................................................................................  

C. Tujuan Masalah................................................................................................................  

BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................................... 

A. Alasan Reformasi Administrasi ...................................................................................... 

B. Tujuan Reformasi di Indonesia .......................................................................................  

BAB III PENUTUP ................................................................................................................... 

A. Kesimpulan ......................................................................................................................  

B. Saran ................................................................................................................................  

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 

        Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhankerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia.  Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan dari jabatannya sebagai Presiden. Sedangkan dari dalam negeri, terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya.  

        Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana empat mahasiswa tertembak mati dan memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari kemudian. Tekanan dari para massa terhadap Soeharto pun memuncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR yang berakibat proses politik nasional lumpuh. Soeharto yang saat itu sudah terdesak masih berusaha untuk menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi, pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan 

diri.  

      Pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia. Melalui UUD 1985 Pasal 8, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden BJ Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke BJ Habibie dan terbentuk Era Reformasi.  

B. Rumusan Masalah  

1. Apa alasan Reformasi administrasi  

2. Apa tujuan Reformasi di Indonesia  

C. Tujuan masalah  

1. Untuk mengetahui alasan Reformasi Administrasi  

2. Untuk mengetahui tujuan Reformasi di Indonesia  

 

 

 

 

 

 

BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Alasan Reformasi Administrasi  

      Reformasi administrasi ialah usaha terencana untuk mengubah dua hal, yaitu struktur dan prosedur birokrasi, kedua sikap dan perilaku para birokrat. Reformasi perubahan secara drastis dalam hal perbaikan politik, sosial, ekonomi suatu masyarakat maupun negara. Perkembangan masyarakat akibat globalisasi, memaksa birokrasi pemerintah untuk melakukan revisi mengenai sistem administrasi yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Birokrasi pemerintah memegang peranan utama, dalam hal pembangunan suatu negara. Cita-cita reformasi dapat terjadi, jika ada langkah nyata menuju reformasi, dimulai dengan reformasi administrasi.  

      Reformasi administrasi merupakan perubahan terencana terhadap aspek utama administrasi. Reformasi tidak hanya sebagai perbaikan struktur organisasi, tetapi juga mencakup perbaikan perilaku manusia yang terlibat di dalamnya. 

Reformasi administrasi ialah usaha terencana untuk mengubah dua hal, yaitu struktur dan prosedur birokrasi, kedua sikap dan perilaku para birokrat. Penentuan tujuan sangat penting dalam reformasi administrasi. Dalam organisasi tujuan merupakan sesuatu yang perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu. Reformasi administrasi di identikan dengan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Tujuan umum reformasi administrasi ada tiga, pertama meningkatkan keteraturan, kedua meningkatkan dan menyempurnakan metode, ketiga meningkatkan performance. Jadi reformasi administrasi meningkatkan disiplin, memperbaiki sistem yang ada pada organisasi, serta meningkatkan kinerja organisasi. 

1. Definisi para ahli Reformasi Administrasi  

• Reformasi administrasi menurut Lee dan Samonte (Nasucha, 2004) merupakan perubahan atau inovasi secara sengaja dibuat dan diterapkan untuk menjadikan sistem administrasi tersebut sebagai suatu agen perubahan sosial yang lebih efektif dan sebagai suatu instrumen yang dapat lebih menjamin adanya persamaan politik, keadaan sosial dan pertumbuhan ekonomi.  

• (Guzman et.al., 1992), reformasi administrasi adalah usaha-usaha yang memacu atau membawa perubahan besar dalam sistem birokrasi negara yang dimaksudkan untuk mentransformasikan praktik, perilaku, dan struktur yang telah ada sebelumnya.  

• Quah (Nasucha, 2004) menyatakan bahwa reformasi administrasi publik merupakan suatu proses untuk mengubah struktur ataupun prosedur birokrasi publik yang terlibat dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan mencapai tujuan pembangunan nasional.  

• Mariani (Caiden, 1969) menyatakan reformasi administrasi sebagai reformasi administrasi harus bertujuan untuk membawa administrasi dalam suatu negara selain memberikan jaminan hukum bagi para pegawai dalam pelaksanaan tugasnya, juga memberikan tingkat kepastian hukum dan kecepatan pelayanan yang maksimal, menimbulkan biaya yang minimal kepada para wajib pajak, dan pada saat yang bersamaan meminimalkan ketidaknyamanan dan formalitas terhadap publik.  

• UN DTCD (Guzman, 1992) menyatakan reformasi administrasi merupakan penggunaan kekuasaan dan pengaruh dalam menetapkan ukuran yang baru bagi sistem administrasi sehingga mereka akan merubah tujuan, struktur dan prosedur sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan.  

2. Alasan Reformasi Administrasi   

• Derasnya tuntutan agar pemerintahan mampu menumbuhkan adanya good governance yaitu suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan profesional   

• Semakin tajamnya keritkian masyarakat atas semakin rendahnya 

kualitas pelayanan publik   

• Semua aparat pemerintah di tuntut untuk mempunyai sense of crisis sehingga mereka benar-benar paham bahwa kita sekarang sangat membutuhkan aparat pelayanan mampu to do move with less.   

B. Tujuan Reformasi di Indonesia  

      Mosher (Leemans) berpendapat bahwa tujuan dari reformasi administrasi adalah merubah kebijakan dan program, meningkatkan efektivitas administrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan melakukan antisipasi terhadap kritikan dan ancaman dari luar. Menurut Caiden (1969), tugas dari para pelaku reformasi administrasi adalah untuk meningkatkan kinerja administrasi bagi individual, kelompok, dan institusi dan memberikan masukan tentang cara-cara yang dapat ditempuh untuk dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif, ekonomis dan lebih cepat. Dror (Zauhar, 2002) berpendapat bahwa reformasi pada hakekatnya merupakan usaha yang berorientasi pada tujuan yang bersifat multidimensional. 

Terdapat 6 (enam) tujuan reformasi yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, tiga tujuan reformasi bersifat intra-administrasi yang ditujukan untuk menyempurnakan administrasi internal dan tiga tujuan reformasi lainnya berkenaan dengan peran masyarakat di dalam sistem administrasi. 

      Tujuan internal reformasi administrasi yang dimaksud meliputi: 

1. Efisiensi administrasi, dalam arti penghematan uang, yang dapat dicapai melalui penyederhanaan formulir, perubahan prosedur, penghilangan duplikasi dan kegiatan organisasi metode yang lain. 

2. Penghapusan kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi, pilih kasih dan sistem teman dalam sistem politik dan lain-lain. 

3. Pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemakaian PPBS, pemrosesan data melalui sistem informasi yang otomatis, peningkatan penggunaan pengetahuan ilmiah dan lain-lain. 

 

      Sedangkan tiga tujuan lain yang berkaitan dengan masyarakat adalah: 

1. Menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat. 

2. Mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik, seperti misalnya meningkatkan otonomi profesional dari sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijaksanaan. 

3. Mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk, misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan. 

      Pollitt (2003) berpendapat bahwa terdapat tiga tujuan untuk melakukan reformasi antara lain:hooh 

1. Penghematan (to save money) 

Terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia yang memaksa pemerintah untuk melakukan gerakan pemangkasan anggaran (scissors movement). Pemangkasan anggaran ini dilakukan karena meningkatnya dana yang dikeluarkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (welfare cost) sedangkan kesempatan untuk menarik pajak baru dari masyarakat menipis. Pemangkasan pengeluaran publik merupakan agenda utama dari pemerintah. 

2. Keinginan untuk memperbaiki kinerja sektor publik. Beberapa pejabat politik dan pejabat pemerintah percaya bahwa dengan meningkatkan kinerja sektor publik, dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan legitimasi pemerintah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas. 

3. Menemukan mekanisme baru bagi akuntabilitas publik, hal ini disebabkan adanya berbagai pola berbeda yang digunakan pejabat pemerintah dan aktor politik dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap publik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

PENUTUP   

A. Kesimpulan  

      UN DTCD (Guzman, 1992) menyatakan reformasi administrasi merupakan penggunaan kekuasaan dan pengaruh dalam menetapkan ukuran yang baru bagi sistem administrasi sehingga mereka akan merubah tujuan, struktur dan prosedur sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan.  

B. Saran  

      Tentunya terhadap penulis sudah menyadari jika dalam penyusunan makalah di atas masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Adib, Mohammad Drs., H. 2010. Filsafat ilmu : ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar  

Budianto, Irmayanti M 2002. Realitas dan Objektivitas: Refleksi Kritis atas Cara Kerja Ilmiah. Jakarta: Wedatama Widya Sastra  

Wijaya, A.W, Etika Adminiatrasi Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 1999, halaman 56.  

Jefriando, M. 2013. Wamen PAN Ungkap 7 Kebobrokan Birokrasi di Indonesia,  

[online],   

Ati, Ayuning Mustika. 2010. Etika Birokrasi dalam Administrasi Publik. (online), http://www.scribd.com/feeds/rss. diakses 25 Oktober 2014.  

Indrawanto. 2004. Teori Administrasi Piublik dan Birokrasi. Malang : Taroda  

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Etika Birokrasi dalam Administrasi Pembangunan