pengertian administrasi

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A.    LATAR BELAKANG

Istilah manajemen berasal dari kata management (bahasa inggris), berasal dari kata “ to manage “ yang artinya mengurus  atu tata laksana. Sehinnga manajemen dapat di artikan bagaimana cara megatur,membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usah yang sedang dikerjaan dapat mrncapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumya sedangkan pengertian umumnya Manajemen adalah proses merencana, mengorganisasi, mengarahkan, mengorganisasikan serta mengawasi kegiatan mencapai secara efisien dan efektif tujuan organisasi atau Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah di tetapkan (Stoner).

Manajemen merupakan ilmu dan seni di mana terdapat 4 utama fungsi yaitu dalam manajemen: Perencanaan (planning), Pengorganisasian (Organizing), Pengarahan (Acuating) dan Pengawasan (Controling). Selain penjelasan tentang apa yang di maksud pengantar manajemen dan proses manajemen diatas terdapat juga evolusi teori-teori manajemen klasik, dan Bagamaina teori manajemen dapat berevolusi.

Banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen, namun diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Piramida Giza tak akan berhasil dibangun jika tidak ada seseorang tanpa memedulikan apa sebutan untuk manajer ketika itu yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, dan menegakkan pengendalian tertentu guna menjamin bahwa segala sesuatunya dikerjakan sesuai rencana.

Piramida di Mesir Pembangunan piramida ini tak mungkin terlaksana tanpa adanya seseorang yang merencanakan, mengorganisasikan dan menggerakan para pekerja, dan mengontrol pembangunannya.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Apa Itu Pengertian Administrasi

2.      Apa Itu Pengertian Administrasi Publik

3.      Apa Itu Fungsi Administrasi

4.      Apa Itu Tugas Administrasi

 

C.       TUJUAN MASALAH

1.      Untuk Mengetahui Pengertian Administrasi

2.      Untuk Mengetahui Administrasi Publik

3.      Untuk Mengetahui Fungsi Administrasi

4.      Untuk Mengatahui Tugas Administrasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PENGERTIAN ADMINISTRASI

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

       Menurut The Liang Gie (1999: 14) administrasi adalah Segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Sementara itu, menurut Nawawi (1999: 1), administrasi adalah Kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2002: 2) administrasi adalah: Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu ada juga beberapa ciri-ciri administrasi,  yaitu sebagai berikut:

1.      Adanya kelompok  manusia yang terdiri atas  2 (dua) orang atau lebih.

2.      Adanya kerjasama.

3.      Adanya proses usaha.

4.      Adanya bimbingan, kepemimpianan, dan pengawasan dan,

5.       Adanya tujuan.

Dibawah ini adalah definisis administrasi publik menurut para ahli

1.      Dr. H. Amin Ibrahim

Menurut Dr. H. Amin Ibrahim pengertian administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.

2. Nicholas Henry

Menurut Nicholas Henry pengertian administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.

2.      Dwight Waldo

Menurut Dwight Waldo definisi administrasi publik adalah manajemen yang dilakukan dalam suatu organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya untuk mencapai tujuan pemerintah.

4. Harbani Pasolong

Menurut Harbani Pasolong administrasi publik adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

5. Nigro

Menurut Nigro, pengertian administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan publik, yang mencakup dalam tiga cabang, yakni lembaga Yudikatif, Legislatif, dan lembaga eksekutif yang bekerjasama dalam upaya menciptakan kesejahteraan publik.

 

B.     PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK

Menurut Pfiffner dan Presthus yang dikutip Syafei (2003: 31) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut:

a.       Administrasi  Negara  meliputi  implementasi  kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.

b.      Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha- usaha  perorangan  dan  kelompok  untuk  melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

c.       Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap ejumlah orang.

Sedangkan Menurut Chander Dan Plano Dalam Keban (2004: 3) Mengemukakan Bahwa:

Administrasi Publik Adalah Proses Dimana Sumber Daya Dan Personel Publik Diorganisir Dan Dikoordinasikan Untuk Memformulasikan, Mengimplementasikan, Dan Mengelola (Manage) Keputusan Dalam Publik.

·         Sedangkan Waldo dalam Pasolong (2008: 8) mendefinisikan  Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.   Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian  tentang administrasi  publik  adalah  kerjasama yang  dilakukan  oleh sekelompok  orang  atau lembaga dalam  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintah untuk  mencapai tujuan pemerintah secara efektif  dan  efisien  guna memenuhi kebutuhan publik.

C.    FUNGSI ADIMISTRASI

1. Fungsi Tradisional

Ini adalah fungsi utama dari administrasi publik, yang meliputi; hubungan luar negeri, ketertiban dalam negeri, pertahanan dan keamanan, pekerjaan umum, perpajakan, dan kesejahteraan umum.

2. Fungsi Pembangunan Bangsa

Fungsi administrasi publik yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa di tengah masyarakat Indonesia yang sangat heterogen.

3. Fungsi Manajemen Ekonomi

Masalah ekonomi juga merupakan tanggungjawab dari administrasi publik dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada pihak swasta. Dalam hal ini administrasi publik dapat berperan langsung maupun dalam pembuatan regulasi.

4. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Pemerintah harus campur tangan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelayanan masyarakat seperti; pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, jaminan sosial, dan perumahan umum.

5. Fungsi Kontrol Lingkungan

Menjaga kelestarian alam merupakan salah satu bentuk kontrol lingkungan. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam, maka perlu dilakukan fungsi kontrol lingkungan seperti, riset dan pengembangan, konservasi, tata kota, dan kontrol lingkungan.

6. Fungsi Hak Asasi Manusia

Negara yang berlandaskan tatanan demokrasi harus melayani dan melindungi publik secara adil. Beberapa fungsi hak asasi manusia tersebut meliputi, perlindungan HAM, privasi, dan pengendalian penduduk.

Newman,  menyebut   T he W ork  of  Adm inistration    yang  dapat dibagi dalam 5 proses, yaitu:

·         Perencanaan (Planning)

·         Pengorganisasian (Organizing)

·         Pengumpulan Sumber (Assembling Resources)

·         Pengendalian Kerja (Supervising)

·         Pengawasan (Controling)

 

D.    TUGAS ADMINISTRASI

Tugas utama dari administrasi publik adalah agar dapat mencapai tugas negara sesuai keinginan publik. Adapun beberapa keingin publik tersebut adalah:

• Keamanan
• Kesejahteraan
• Keadilan

 

Untuk dapat mencapai tugaas administrasi publik tersebut, maka diperlukan beberapa hal berikut ini:

• Partisipasi Sosial, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan administrasi publik.
• Tanggungjawab Sosial, yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaksana administrasi publik kepada masyarakat.
• Dukungan Sosial, yaitu dukungan yang diberikan oleh publik terhadap pelaksanaan administrasi publik.
• Kontrol Sosial, yaitu kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh publik terhadap kegiatan administrasi publik.

 

Dari sini kita mengerti bahwa administrasi publik dapat menentukan apa saja tugas pembangunan dan menentukan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Apalagi yang berhubungan dengan pelayanan umum bagi semua warga negara Indones

BAB III

METODOLOGI

A.    Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Dalam Peningkatan Pelayanan Publik

Implementasi kebijakan administrasi kependudukan dalam peningkatan pelayanan publik dianalisa dengan menggunakan model yang dikemukakan Meter dan Horn melalui faktor-faktor yang dianggap dapat berpengaruh  terhadap  implementsai kebijakan.

   Standar dan sasaran kebijakan

Pembahasan implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara berdasarkan variabel standar dan sasaran kebijakan, peneliti menganalisis melalui dua indikator sebagai instrumen penelitian yaitu kebijakan sesuai dengan harapan masyarakat dan terdapat standar atau prosedur yang jelas.

Dari aspek kesesuaian kebijakan dengan harapan masyarakat, implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara sudah dianggap sesuai dengan harapan, hal ini sejalan dengan tanggapan informan maupun hasil wawancara maupun observasi, namun demikian masyarakat mengharapkan penerapan kebijakan untuk kepentingan pelayanan dapat lebih mudah.

Terdapat beberapa aspek yang dinilai oleh masyarakat, penerapan kebijakan administrasi kependudukan belum sepenuhnya memberi kemudahan, seperti pelayanan yang relatif terpusat di kabupaten, adanya keharusan menghadirkan dua orang saksi dalam pembuatan akta kelahiran dan ketentuan sidang pengadilan bagi penduduk yang memiliki perbedaaan data dalam dokumen- dokumen kependudukan yang dimiliki.

Jones dalam (Winarno, 2012 : 89) implementasi sebagai proses yang digunakan dalam praktek sehari-hari atau aktivitas fungsional yang berdasarkan program, keputusan (decisions), standar, proposal, dan grand design.

Selanjutnya berkenaan dengan aspek standar kebijakan, implementasi kebijakan administrasi kependudukan sudah memiliki standar yang jelas, hal ini memperoleh penilaian yang sangat poisitf dari mayoritas informan, dalam arti bahwa standar implementasi kebijakan untuk kepentingan pelayanan sudah sangat jelas.

Dikemukakan oleh Meter dan Horn (Winarno, 2012 : 92 ) “sebelum suatu kebijakan diimplementasikan ditentukan terlebih dahulu standar secara tertulis, sehingga para implementor melakukan aktivitasnya mengacu pada standar yang ada, dan hasil pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang”.

Standar dalam penerapan kebijakan yang berorientasi  pelayanan  antara  lain menyangkut mekanisme atau prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, implementasi kebijakan administrasi kependudukan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Memperhatikan gambaran tersebut di atas, pada prinsipnya implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara berdasarkan standar dan sasaran sudah cukup baik, kekurangan- kekurangan yang ada menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sehingga tujuan penerapan kebijakan sesuai dengan   harapan semua pihak.

   Sumberdaya implementasi

Pembahasan implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara berdasarkan variabel sumberdaya implementasi, peneliti menganalisis melalui   tiga indikator sebagai instrumen penelitian yaitu kualitas hasil kerja pegawai sesuai harapan masyarakat, peralatan dan ruang pelayanan yang memadai serta kecepatan dan ketepatan proses pelayanan.

Melalui   ketiga   indikator   yang   dianalisis, dalam penilaian peneliti variabel sumber daya relatif sudah cukup baik, hal ini selain berdasarkan observasi, tergambar pula dari hasil wawancara dengan informan. Untuk indikator kualitas  hasil kerja pegawai yang tercermin dari produk pelayanan yang dihasilkan, informan lebih banyak yang menilai cukup baik.dikemukakan Rewansyah (2011 : 70 ) “kualitas suatu produk, baik berupa barang maupun jasa yang sesuai dengan tuntutan konsumen, tidak cacat, cocok dipakai dan selalu mendapat perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan”

Selanjutnya, memperhatikan hasil observasi, peralatan dan ruang pelayanan sebenarnya sudah cukup baik, yang harus lebih diperhatikan adalah dari unsur pengaturan tempat layanan atau penyesuaian penempatan peralatan dengan kondisi ruangan yang ada supaya menghadirkan unsur estetika dan masyarakat merasa nyaman ketika menunggu selama proses pelayanan. Demikian halnya menurut penilaian informan, sebagaian besar menganggap peralatan dan ruang pelayanan sudah cukup memadai

Dikemukakan Pasolong (2010 :215), “sarana dan prasarana pelayanan merupakan salah satu ukuran keberhasilan   pelayanan,   yang   dilihat bukan  hanya  penampilannya  tetapi sejauh mana fungsi dan daya guna dari sarana/fasilitas tersebut dapat menunjang kemudahan,  kelancaran  proses pelayanan dan memberikan kenyamanan pada pengguna pelayanan”.

Selanjutnya untuk indikator kecepatan dan ketepatan, penilaian informan tidak terlalu dominan pada salah satu pilihan, artinya terdapat tanggapan yang berimbang antara sesuai dengan harapan mengenai kecepatan dan ketepatan waktu proses layanan dengan yang  menilai  kurang  sesuai,  diungkapkan oleh Boediono (2003 : 70), “salah satu sifat penyelenggaraan pelayanan umum adalah adanya sendi atau aspek ketepatan waktu, dalam   pelaksanaannya   pelayanan   umum harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan”

   Komunikasi antar organisasi

Pembahasan implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara berdasarkan variabel komunikasi antar organisasi, peneliti menganalisis melalui   dua indikator sebagai instrumen penelitian yaitu kemampuan pegawai dalam berkomunikasi dan kemampuan koordinasi pegawai dengan pegawai lain atau pihak di luar dinas.

Memperhatikan hasil observasi seperti telah dibahas pada bagian  sebelumnya, dari  segi kemampuan pegawai dalam berkomunikasi, dapat dinyatakan bahwa pegawai cukup memiliki kemampuan dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat.

Meskipun demikian, pegawai dalam melakukan komunikasi selain dari unsur bahasa yang mudah dimengerti dan jelas, penting pula diperhatikan aspek instonasi bahasa dan ekpresi atau bahasa tubuh sehingga tidak dinilai kurang santun oleh masyarakat.

Dijelaskan Widodo  (2012 : 97) bahwa, “informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi  kebijakan  bisa  berjalan dengan   efektif   serta   sesuai   dengan tujuan kebijakan itu sendiri.”

Selanjutnya  mengenai  kemampuan koordinasi para pegawai, tidak jauh berbeda dengan indikator pertama tersebut, yaitu kondisi proses komunikasi. Berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap wawancara informan, memberikan gambaran bahwa pegawai cukup mampu melaksanakan koordinasi. Akan tetapi apabila lebih jauh memperhatikan wawancara dengan informan dapat dikatakan bahwa tidak semua pegawai memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan koordinasi, baik dengan sesame pegawai maupun pihak lain di luar dinas.

Dinyatakan  Hogwood  dan  Gunn (Wahab, 2014:77) “koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk  struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”.

Koordinasi dalam pemerintahan pada hakekatnya merupakan upaya memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan  yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

A.    KESIMPULAN

Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara dalam mengatasi hambatan yang terjadi antara lain melakukan pembagian tugas yang optimal bagi para pegawai, intensif melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan   melakukan pelayanan yang mendekatkan ke masyarakat melalui pelayanan keliling (on the spot) ke kecamatan atau desa.

B.     SARAN

Dilihat dari realita sekarang banyak sekali lulusan yang tidak profesional dalam bidangnya dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan dinamika yang ada. Maka dari itu, perlu adanya pembenahan yang harus dikembangkan oleh badan administrasi pendidikan agar dapat memiliki lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.